Setelah pembagian dilakukan, maka masing-masing pihak (mantan suami atau mantan istri) tidak lagi dapat saling membebankan suatu kewajiban kepada yang lainnya. Dengan kata lain, masing-masing sudah memiliki kewajiban yang berbeda tergantung apa yang dilakukannya dengan bagian yang didapat dari pembagian harta bersama tersebut. Masalah hak pengasuhan anak bagi suami istri yang bercerai sudah diatur dalam Syariat agama. Ibnu Qudamah menjelaskan, Jika suami istri mengalami perceraian dan meninggalkan anak yang masih kecil, yang berhak menerima hak asuh adalah Ibunya. Sebab, Ibu adalah orang yang paling dekat kepadanya dan tidak ada yang bisa menyamai kasih sayangnya Menurut Imam Syafi'i, suami wajib memberi nafkah pasca perceraian sampai masa iddah untuk talak raj'i, sedangkan untuk talak ba'in tidak wajib dengan alasan sesudah talak ada hubungan seksual. Jika perceraian terjadi karena pihak istri mengajukan gugatan cerai ke suami, maka sang suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Dalam hal ini perlu dilakukan pecah KK, berikut adalah beberapa syarat pecah KK karena cerai: Jika syarat pecah KK karena cerai tersebut sudah Anda penuhi, maka selanjutnya Anda bisa mengajukan perubahan kartu keluarga. Baca juga: Surat Panggilan Sidang Cerai: Aturan Hingga Tata Cara Pemanggilannya. Dasar hukum mengenai hak istri setelah cerai diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan, "Jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka mantan suami wajib: Memberikan nafkah mut'ah yang layak pada mantan istri, baik dalam bentuk uang atau benda kecuali istri tersebut qobla al dukhul; Bagaimana jika bercerai karena adanya gugatan dari pihak istri? Mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya tersebut. 2. Nafkah Anak. Nafkah anak menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada istrinya dengan catatan, si istri sebagai pemegang hadhanah atau hak asuh atas anak mereka. setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan ? tetap menjadi hak masing-masing mantan suami istri. Walaupun tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan kekal, abadi, terkadang hal itu tidaklah sesuai dengan harapan, permasalahan dalam hidup berumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan meskipun sudah dilaukan upaya Dalam hukum acara perdata, hak ex officio tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dasar hukum mengenai hak ex officio diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi 1. Rujuk ada pada talak roj'iy (setelah talak pertama dan talak kedua), baik talak ini keluar dari ucapan suami atau keputusan qodhi (hakim). 2. Rujuk itu ada jika suami telah menyetubuhi istrinya. Jika talak itu diucap sebelum menyetubuhi istri, maka tidak boleh rujuk berdasarkan kesepakatan para ulama. 4CHSqi9.